Berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan sebagai berikut:
1.    Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnnya;
2.    Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad);
3.    Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) berdasarkan permohonan Para Penggugat yang disampaikan pada tanggal 23 September 2022;
4.    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagaimana permohonan Para Penggugat yang disampaikan pada tanggal 23 September 2022;
5.    Membebankan biaya perkara kepada Negara.