V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN
1.    Bahwa Objek Sengketa akan segera dilaksanakan oleh Tergugat, dan akan menyebabkan penunjukan pejabat baru di jabatan Direktur Utama PERUMDA Air Minum Tirta Mulia;
2.    Bahwa apabila objek sengketa dilaksanakan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat dan menimbulkan keadaan yang sulit dipulihkan seperti semula;
3.    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986, maka Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
VI. PETITUM 
A. Dalam Hal Penundaan Pelaksanaan Keputusan:
-Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;
-Menetapkan agar Tergugat menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 100.3.3.2/188/Tahun 2025 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
B. Dalam Pokok Perkara:
1.    Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 100.3.3.2/188/Tahun 2025 tanggal 3 Juni 2025;
3.    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tersebut;
4.    Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali hak, kedudukan, dan kehormatan Penggugat sebagai Direktur Utama PERUMDA Air Minum Tirta Mulia untuk masa jabatan 2025–2030;
5.    Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.