Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas, maka dengan ini Pemohonmemohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Semarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Terhadap Tidak Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Tidak Membuat /Mengeluarkan Keputusan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Terhadap Permohonan Kejalasan Tertulis Tanggal 20 Juni 2017  Terhadap Penolakan Pendaftaran Sertipikasi Massal Swadaya (SMS) Tanggal 30 Maret 2017;
2. Menerima dan MengabulkanPermohonanPemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas adalah tidak sah dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima dan memproses Permohonan Pendaftaran Sertipikasi Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan apabila ada yang keberatan agar mengajukan kepengadilan yang berwewenang memeriksanya;
5. Menghukum Termohon untuk memberikan uang ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Pemohon;
6. Menghukum Termohonuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).